Marzuki: Ada Permainan Politik di Gedung DPR

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie menggelar jumpa pers khusus merespons kritik atas pembangunan gedung baru DPR yang menelan biaya lebih dari Rp1 triliun. Marzuki menyatakan, ada permainan politik merusak nama baiknya di balik kritik itu.
"Saya sangat prihatin dengan pola teman-teman anggota fraksi menyikapi rencana pembangunan gedung baru," kata mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu dalam jumpa pers di ruang Ketua DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 20 Maret 2011.

Marzuki menyatakan, secara pribadi, tak ada kepentingan apapun, tentang setuju atau tidak terhadap pembangunan gedung baru. Fungsi Ketua DPR, kata Marzuki, hanya menjalankan keputusan rapat, selanjutnya, menginformasikan pada publik hasil keputusan rapat tersebut.

"Jadi, dalam hal keputusan pembangunan gedung DPR, bukan keputusan Maruzki Alie, tapi keputusan rapat. Pembangunan gedung baru telah melalui proses panjang di Badan Urusan Rumah Tangga," kata Marzuki.

Marzuki menjelaskan, perencanaan pembangunan kawasan parlemen dan gedung DPR telah masuk rencana strategis DPR 2010-2011 disetujui rapat paripurna 29 Juli 2010. Kemudian, BURT selaku alat kelengkapan DPR yang di dalamnya terdapat perwakilan fraksi-fraksi, kemudian menurunkannya dalam program yang salah satunya membangun gedung baru.

"Hasil keputusan BURT telah disosialisasikan kepada fraksi-fraksi dalam forum konsultasi. Saya, selaku Ketua DPR, tak mungkin membatalkannya, karena pembatalan harus dilaksanakan melalui forum legal. Forum yang legal tersebut yang di atasnya," kata Marzuki.

Forum yang dimaksud adalah rapat paripurna DPR. Agenda paripurna membahas itu ditetapkan dalam rapat badan musyawarah. "Saya selaku Ketua DPR akan melaksanakan keputusan ini, apabila melalui proses yang saya sebutkan di atas," katanya.

Karena itu, kata Marzuki, "Permintaan yang tidak prosedural agar Ketua DPR membatalkan pembangunan gedung baru merupakan permainan politik yang membodohi publik karena mereka tahu Ketua DPR tidak mungkin membatalkan pembangunan gedung tanpa perintah dari rapat di DPR."